Portal Berita Nasional SERGAP BUSER POS.COM Beserta Seluruh KRU Mengucapkan Selamat Dirgahayu Kemerdekaan 17 Agustus 1945-2020 "MAJU INDONESIA"
Published On: Sel, Mei 2nd, 2017

ADD Bukan Peraturan Bupati Musi Rawas

MUSI RAWAS, SBP.com – Terkait perbub tahun 2017 No.4 Kepala Dinas DPMD Mefta Joni saat di konfirmasi sambil berjalan dari ruang kerjanya menuju keluar kantornya menegaskan, “Perbub yang nomor 4 tahun 2017 tetap berjalan tidak ada perbaikan apapun, ataupun pengantian dan tidak ada pasal yang di apus sedikit pun, jadi pada intinya tetap berjalan tegasnya sambil meninggalkan wartawan Sergap Buser Pos, Selasa 02 Mei 2017.

Di samping itu menurut ketua FBPD kabupaten musirawas Junaidi mengatakan, ” tentang Perbut No 4 tahun 2017 itu ada pasal, kemudian pasal tersebut diterapkan lagi di Perbup no 4 ini hanya belum menyelesaikan Permendagri No 110 tahun 2016 di tahun 2017 ini dan tentang hal ini sudah ada persepakatan dari Sektratariat Kabupaten Musi Rawas untuk persetujuan, karena praturan itu dibentuk oleh bupati langsung, jadi sulit untuk dirubah,”bebernya.

Kalau soal dampaknya itu tidak ada hanya saja itu salah penyusunan tapi secara tidak langsung itu sudah di bentuk jadi itu harus ada pembenahan,”tegasnya.

Karena kita mengingat kalau dari bupati itu sudah di ucapkan mungkin sulit untuk di rubah, logikanya. omongan kadus be kito saroh merubahnyo apo lagi bupati.

Semantara itu, saat konfirmasi Diki zulkaranin selaku sekretaris DPMD Kabupaten Musi Rawas di ruang kerjanya selaku sekretaris DPMD kabupaten musirawas perbub no 04 ini hanya untuk mengacukan pedoman desa dan pengunaannya berserta rinciannya.

Dijelaskannya, Kalau no 5 itu untuk DD saja dan rinciannya saja, Karena Perbub No 4 ini adalah gabungan dari Perbub 05, itu lah yang akan dapat menciptakan menyusunan dan pemmbuatan APBDES, jadi dalam tahun 2017 ini dua Perbub yang turun, satunya No 4 dan No 05, karena semua itu di bentuk dari Perbub nomor 4 itu. Untuk globalisasi dari Perbub No 5, karena semua itu memang sudah di bentuk dari Bupati Musi Rawas Hendra Gunawan.

Ditambahkannya, Karena ADD itu bukan peraturan ataupun keputusan bupati, karena itu kewenangan pemerintahan kabupaten, MEngingat, kalau peraturan bupati itu bukan suatu yang dapat membentuk suatu acuan, karena berpedoman dari menteri keuangan yang menjadi pedoman,karena aturan itu adalah sifatnya mengatur dan kalau keputusan itu sifatnya untuk menetapkan, itu saja, kalau mau lebih jelasnya untuk perda dan dasar hukumnya silakan tanyakan ke Hukum,” tegasnya dengan serius (Andika Saputra )

Editor : Arizal

Tentang Kami

- www.sergapbuserpos.com

Komentar Anda Dibawah

Kirim Pesan Anda : :

KESEMPATAN.....SERGAP BUSER POS.COM Bagi Pemuda-Pemudi Suka Tantangan Kami Perusahaan Media Massa Membuka Peluang Karier Wartawan/Jurnalis/Biro Untuk Ditempatkan di Seluruh Daerah Indonesia Silakan Hubungi 0811 78 000 57

GRATIS BERLANGGANAN, KLIK


Kesempatan KARIER Wartawan/Jurnalis/Biro untuk Ditempatkan di Seluruh Daerah Indonesia


Media Massa Online

SERGAP BUSER POS.COM

Untuk Lebih Jelas Silakan Hubungi

REDAKSI 0811 78 000 57


WASPADA!!! : Wartawan/Reporter SERGAP BUSER POS.com Selalu Dibekali Press Card (Kartu Pers) dan Perlu Diperhatikan Namanya Tercantum di BOX REDAKSI. Apabila Mengaku-ngaku Sebagai Wartawan SERGAP BUSER POS.com dan Namanya Tidak TERCANTUM Serta Menyalahgunakan Demi Keuntungannya Silahkan Menghubungi REDAKSI via Hp : 0852 7998 6145 atau LAPORKAN ke Pihak BERWAJIB Kami Siap Mendukung. Bila Perlu Minta Yang Bersangkutan Membuka BOX REDAKSI SERGAP BUSER POS.com dan Menunjukan Namanya Tercantum. Terima Kasih Atas Perhatian dan Kerjasamanya